JAYAPURA – Dewan Adat Papua (DAP) resmi menetapkan situasi Tanah Papua dalam status darurat setelah menggelar Rapat Pleno Khusus III selama dua hari, 30 Juni hingga 1 Juli 2026, di Aula P3W, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura.
Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya konflik bersenjata, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), eksploitasi sumber daya alam, hingga persoalan internal kelembagaan adat yang dinilai semakin mengancam kehidupan masyarakat adat Papua.
Hasil pleno diumumkan langsung oleh Ketua Umum DAP, Dominikus Surabut, dalam konferensi pers di Expo Waena, Kamis (2/7/2026).
Konflik Dinilai Makin Parah, Ribuan Warga Terpaksa Mengungsi
Dalam keterangannya, Dominikus mengatakan seluruh peserta pleno sepakat bahwa kondisi keamanan di berbagai wilayah Papua terus memburuk.
Menurut DAP, konflik yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, telah memicu jatuhnya korban sipil sekaligus memaksa masyarakat adat meninggalkan kampung halaman mereka.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pleno, hingga Juni 2026 jumlah warga yang mengungsi telah mencapai 122.931 orang.
DAP menilai situasi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat di berbagai wilayah konflik.
Dihadiri Tokoh Adat hingga Pemimpin Gereja
Rapat pleno ini diikuti oleh pimpinan Dewan Adat Wilayah (DAW) dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua, pengurus komite DAP, perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), pastor pribumi Papua, Dewan Gereja Papua, serta sejumlah tokoh adat dari berbagai daerah.
Selama dua hari, peserta pleno membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat sebelum akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.
DAP Fokus Benahi Organisasi Adat
Selain membahas kondisi keamanan, DAP juga menaruh perhatian pada persoalan internal organisasi adat.
Forum pleno mendorong penyatuan kembali seluruh struktur Dewan Adat Papua yang selama ini mengalami dualisme kepemimpinan di sejumlah wilayah.
DAP juga meminta penguatan kelembagaan adat mulai dari tingkat marga, klan, suku, daerah, wilayah hingga tingkat pusat.
Empat wilayah adat, yakni Anim Ha, Mamta, Doberai, dan Saireri, disebut menjadi prioritas untuk segera dikonsolidasikan karena masih membutuhkan penguatan struktur kepemimpinan.
Tolak PSN yang Dinilai Merugikan Masyarakat Adat
Dalam rekomendasinya, DAP juga menyoroti berbagai proyek pembangunan yang dianggap berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat.
Forum meminta pemerintah menghentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di tujuh wilayah adat Papua yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan tidak mendapat persetujuan dari pemilik hak ulayat.
Selain itu, DAP menyerukan penolakan terhadap pelepasan tanah adat tanpa persetujuan seluruh pemilik hak ulayat yang sah.
DAP juga meminta penghentian deforestasi, alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, pembalakan liar, hingga penangkapan ikan ilegal yang dinilai memperburuk kerusakan lingkungan sekaligus memicu konflik di berbagai daerah.
Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM
Dalam bidang hak asasi manusia, DAP mendesak adanya investigasi independen terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sejumlah wilayah konflik.
Daerah yang menjadi perhatian antara lain Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Yahukimo, Dogiyai, dan wilayah lainnya yang masih mengalami eskalasi konflik.
DAP juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menghentikan operasi militer di wilayah-wilayah tersebut sebagai upaya mengurangi dampak kemanusiaan yang terus dirasakan masyarakat.
Dorong Pelestarian Budaya dan Pangan Lokal
Tak hanya membahas konflik, pleno juga menilai identitas masyarakat adat Papua menghadapi tantangan akibat meningkatnya migrasi, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi.
Karena itu, DAP merekomendasikan revitalisasi budaya, penguatan pendidikan adat, serta pengembangan pangan lokal berbasis komoditas tradisional seperti sagu, ubi, pokem, dan berbagai tanaman pangan khas Papua sebagai fondasi ekonomi masyarakat adat.
Ajak Masyarakat Papua Doa Bersama
Sebagai bagian dari penguatan spiritual, DAP mengajak seluruh masyarakat adat Papua menggelar doa bersama setiap hari pukul 15.00 WIT secara serentak.
Gerakan doa ini diharapkan menjadi simbol persatuan sekaligus memohon perlindungan bagi masyarakat Papua yang tengah menghadapi berbagai tantangan.
Seluruh hasil dan rekomendasi Rapat Pleno Khusus III tersebut akan disampaikan kepada pemerintah, lembaga negara, gereja, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Tanah Papua.
