TIMIKA — Persoalan rumah tangga seorang pria berinisial H. Sahrul atau Adji Lhulu Arya dengan istrinya, AA, kini ikut bergulir ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Sahrul mengadukan istrinya yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan bertugas di Puskesmas Limau Asri SP 5.
Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat terbuka kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika pada Kamis (27/8/2026).
Dalam surat itu, Sahrul meminta Pemkab Mimika melalui instansi terkait memeriksa sejumlah dugaan yang menurutnya berkaitan dengan etika, moral dan disiplin kepegawaian.
Namun, di balik laporan tersebut ada persoalan rumah tangga yang disebut Sahrul sudah berlangsung hampir satu bulan.
Sahrul mengaku dirinya merupakan suami sah AA. Ia mengatakan pernikahan mereka telah tercatat secara hukum dan agama. Dari pernikahan tersebut, keduanya juga telah dikaruniai seorang anak yang kini berusia 7 tahun.
“Kami resmi menikah, Pak. Tercatat di mata hukum dan agama,” ujar Sahrul.
Berawal dari Pesan TikTok yang Dihapus
Menurut pengakuan Sahrul, persoalan mulai memanas setelah dirinya menemukan riwayat pesan di akun TikTok yang diduga berkaitan dengan pria lain.
Ia mengatakan ada sejumlah pesan yang sudah dihapus. Akun TikTok pria yang dimaksud juga disebut telah diblokir.
Hal tersebut membuat Sahrul merasa terpukul dan kemudian mempertanyakan kepada istrinya siapa pria tersebut serta alasan pesan-pesan itu dihapus.
“Kalau yang di DM TikTok itu, yang hari saya lihat, saya tidak tahan diri, sampai banting HP. Tapi saya ada bukti pengakuan dari istri saya,” katanya.
Sahrul mengaku sudah meminta penjelasan dari istrinya. Namun, menurut dia, jawaban yang diterima belum memberikan kejelasan mengenai persoalan tersebut.
Ia juga menyampaikan dugaan bahwa pria yang dimaksud bekerja di bidang kesehatan.
Meski begitu, tudingan mengenai dugaan perselingkuhan tersebut masih sebatas pengaduan Sahrul dan belum ada konfirmasi atau keterangan dari AA yang membenarkan tudingan tersebut.
Persoalan Kemudian Melebar ke Kehadiran Kerja
Tidak hanya soal rumah tangga, Sahrul juga mempersoalkan kehadiran istrinya sebagai seorang PPPK.
Dalam pengaduannya, ia menduga AA tidak masuk kerja selama kurang lebih tiga bulan, tetapi tetap tercatat hadir.
Sahrul bahkan menyampaikan dugaan adanya pemberian uang kepada salah satu pejabat agar absensi istrinya tetap tercatat hadir. Ia juga menyinggung dugaan pembagian tunjangan selama periode tersebut.
Namun, semua tudingan itu masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
Karena itu, Sahrul meminta Pemkab Mimika tidak langsung mengambil kesimpulan, tetapi memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Saya hanya meminta supaya diperiksa. Kalau memang tidak benar, silakan dibuktikan. Kalau benar, saya meminta ada tindakan sesuai aturan,” ujarnya.
Sahrul mengaku sebelumnya sudah mendatangi atasan langsung istrinya di Puskesmas Limau Asri untuk menanyakan persoalan tersebut.
Namun, ia mengaku mendapatkan jawaban yang menurutnya bernada intimidatif.
“Saya menghadap ke atasannya. Saya mendapat kata-kata, ‘kalau orang tidak mau jangan dipaksa’,” ungkapnya.
Minta BKPSDM dan Inspektorat Turun Tangan
Melalui surat terbukanya, Sahrul meminta Bupati Mimika melalui BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Mimika memanggil serta memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam pengaduannya.
Ia meminta pemeriksaan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan etika kepegawaian. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran, ia berharap tindakan diberikan sesuai aturan yang berlaku.
Sahrul menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk menyudutkan istrinya, tetapi karena dirinya ingin mendapatkan kejelasan atas persoalan yang sedang dihadapi.
“Saya ingin keadilan dan ingin persoalan ini diperiksa secara terbuka sesuai aturan. Jangan hanya berdasarkan cerita saya, tetapi silakan periksa semua pihak dan bukti yang ada,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari AA maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam surat terbuka tersebut.
Karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan dalam pengaduan Sahrul masih menunggu proses klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak berwenang.
